UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ...
Mar 16, 2012 · Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan seperti diatur dalam Pasal 41-48 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN A. Pengertian Tindak … diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya). b. Skripsi Hukum Pidana: Illegal Logging dlm Rangka ... Judul Skripsi: Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan di Kabupaten Sragen. A. Latar Belakang. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi …
23. terhadap kewajiban administrasi, artinya tidak semua tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindak Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Dalam beberapa hal, hukum pidana mungkin saja tepat digunakan untuk apakah eksploitasi lingkungan hidup ini adalah kejahatan atau bukan, atau, adalah Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi- door (terpadu). Kata kunci: sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup. A. 27 Okt 2011 makalah riyan hidayatPencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. 1. data serta Sanksi Pidana. Permasalahanyang dibahas Bagaimana perlindungan hukum terhadap ma- syarakat atas pencemaran lingkungan hidup 29 Apr 2013 Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang
Skripsi hukum: UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA ... skripsi hukum: unsur kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup skripsi … CONTOH PROPOSAL SKRIPSI HUKUM PIDANA - Rahman Amin CONTOH PROPOSAL SKRIPSI HUKUM PIDANA TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja. , dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ...
Judul Skripsi Hukum – Apabila Anda seorang mahasiswa semester akhir jurusan hukum tentu saja saat ini Anda sedang sibuk menyiapkan judul skripsi untuk menyelesaikan studinya. Ada banyak sekali judul skripsi hukumyang bisa Anda jadikan sebagai referensi dan inspirasi untuk skripsi Anda. Namun tetap harus diingat, gunakan kreativitas Anda untuk membuat judulnya, tidak hanya menggunakan Contoh Proposal Skripsi Tentang UU TENTANG TINDAK PIDANA ... Dec 05, 2013 · Contoh Proposal Skripsi Tentang UU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PARA PEJABAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, Description Your Blog Contoh Proposal Skripsi Tentang UU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PARA PEJABAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA by Ilmu Hukum BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LINGKUNGAN … 38 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LINGKUNGAN HIDUP DAN REKLAMASI A. Pertanggungjawaban Pidana 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, … Tesis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada ...
Sedangkan didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisi pidana mencakup Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta
