UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan NOMOR 22 TAHUN 2006 TANGGAL 23 MEI 2006 STANDAR ISI BAB I PENDAHULUAN Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Minyak dan Gas Bumi); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU 12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Mineral dan Batubara) 13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan. Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan NOMOR 22 TAHUN 2013. TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG. PERATURAN GAJI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik. 2O7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu. Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan. Pemerintah tentang Keselamatan Lalu 2 -. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang. Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun. 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan. ABSTRAK. Penelitian ini tentang penerapan undang-undang lalu lintas bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,. Tambahan Lembaran Negara Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi dalam Pasal 22 Ayat ( 3) UU PKP Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PEFATURAN PEhlERINTAH … NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEFATURAN PEhlERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/'PUU- 112003 tentang Permohonan Uji PENGANGKUTAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG … PENGANGKUTAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. Online transportation is a transportation service that utilizes technological advancements, whose aim is to facilitate all human activities that are carried out daily. The problem that will be discussed in this research is the arrangement of online transportation in terms of new-aero.pom.go.id BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN …
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan NOMOR 22 TAHUN 2006 TANGGAL 23 MEI 2006 STANDAR ISI BAB I PENDAHULUAN Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Minyak dan Gas Bumi); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU 12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Mineral dan Batubara) 13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 khususnya frasa "diberi wewenang" dalam Pasal 12 ayat (3) dan [rasa "paling banyak" dalam Pasal 22 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dalam rangka penataan ANALISIS PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA WALIKOTA …
